Ibukota dan Calon Ibukota

Pemindahan ibukota negara Indonesia resmi diumumkan. Tanah borneo menjadi tujuan. Pulau terbesar di Indonesia ini yang sekaligus berperan sebagai paru-paru dunia, harus segera bertransformasi. Dari kawasan hutan menjadi perkotaan. Dari penebangan hutan untuk lahan perkebunan, menjadi hutan bangunan.

Tidak hanya ibukota tujuan yang perlu bertransformasi, menyesuaikan dengan citra ibukota baru. Pun calon penghuni baru, para pejabat, pemegang tampuk pemerintahan, serta seluruh perangkat dan, tentu saja, anggota keluarga mereka harus bersiap menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sebaik apapun pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menyiapkan pemindahan ibukota, Jakarta berbeda dengan Samarinda dan sekitarnya.

Mereka yang hidup di Jakarta terbiasa dengan sapaan Lu-Gue, pergi kemanapun dimanjakan dengan fasilitas publik baik transportasi, mall, gedung tinggi, rekreasi, beragam karakter dan budaya menyatu seolah tanpa sekat. Penajem Paser Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya, menawarkan sapaan Ulun-Ikam, wilayah yang minim potensi bencana alam seperti gempa dan gunung meletus, juga kelengangan karena sedikitnya penduduk dibanding luasnya wilayah.

Banyak pro dan kontra terkait keputusan pemindahan ibukota oleh pemerintah. Sisi negatif yang banyak dibahas media adalah soal pendanaan. Pembangunan wilayah baru sebagai ibukota negara tentu tidak membutuhkan dana yang sedikit. Infrastruktur, fasilitas publik, akomodasi para pejabat negara, termasuk jaminan sosial setelah pemindahan tentu perlu dipertimbangkan dan masuk dalam rencana anggaran. Sementara sumber terbesar yang direncanakan oleh Bapenas, dana yang akan digunakan berasal dari APBN sebesar 19%, investasi dari swasta sebesar 26 %, sedangkan sisanya sekitar 56% berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Masyarakat awam menilai, skema pendanaan tersebut meski diatasnamakan sebagai kerjasama, baik dengan pihak swasta maupun badan usaha, intinya adalah pendanaan yang berasal dari utang. Sementara sampai saat ini, utang negara terus bertambah dan belum ada tanda-tanda akan berkurang. Namun atas dasar kepercayaan rakyat kepada pemgang tampuk pemerintahan, mari kita lihat bersama bagaimana utang-utang tersebut “bekerja” dengan baik demi kemajuan negara Indonesia di mata dunia.

Mengenai potensi bencana. Secara geografis Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di darat maupun laut. Hal ini dapat menjadi pertahanan yang baik. Secara geologi, wilayah ini juga tidak masuk dalam jalur gempa dan tidak pula dekat dengan gunung berapi. Sehingga kemungkinan terjadi gempa atau terdampak gunung meletus sangat kecil. Namun bencana adalah bencana, sesuatu yang bahkan tidak bisa masuk dalam logika dan seringkali tidak dapat diprediksi kehadirannya.

Tanpa gempa bumi atau letusan gunung berapi, bencana tetap bisa datang dan menyiksa. Seperti saat ini contohnya, melalui asap kebakaran hutan hampir di seluruh wilayah Kalimantan. Penduduk di sana tidak dapat beraktivitas normal bukan karena gangguan fisik atau hilangnya harta benda, namun karena tidak dapat bernapas lega.

Maka wacana pemindahan ibukota jika didasarkan untuk menghindari bencana gempa, atau banjir Jakarta, adalah seperti menghindari satu takdir, untuk menemui takdir lain yang sudah disiapkanNya.

Hidup di dunia ini hanya sementara, dan penuh dengan ujian. Selesai dengan satu ujian, kita harus bersiap dengan ujian berikutnya. Pun jika kita berusaha menghindari satu ujian, tetap akan bertemu ujian serupa di tempat dan kesempatan yang lain.